Ansy Lema Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan di NTT

02-04-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mendesak Pemerintah, dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memastikan ketersediaan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya di tengah pandemi virus Corona  (Covid-19) ini, aktivitas perekonomian melesu.

 

“Pandemi Covid-19 berdampak pada lesunya aktivitas perekonomian, anjloknya sumber penghasilan harian, kelangkaan dan melambungnya harga-harga barang dan jasa (khususnya sembako) di NTT. Pemerintah Provinsi NTT perlu bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan, terutama distribusi beras secara merata ke seluruh daerah," tegas Ansy, sapaan akrabnya, dalam rilis persnya, baru-baru ini.

 

Dijelaskan politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, di NTT sejatinya tidak hanya saat dilanda dampak Corona, petani di beberapa wilayah di NTT diprediksi menderita bencana kelaparan. Minimnya curah hujan membuat petani gagal tanam. Ditambah lagi dengan pandemik virus Covid-19 ini. Kondisi ini jangan sampai diperparah dengan munculnya mafia pangan yang mengambil untung besar dan memanfaatkan kesempatan ini.

 

Politisi asal daerah pemilihan NTT II ini berharap Pemerintah dapat menyisihkan anggaran untuk mengantisipasi krisis akibat Covid-19, yang kini telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan daerah. Salah satunya dengan menyediakan program dana bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin.

 

Oleh karenanya, ia meminta Pemerintah harus mulai mendata calon penerima dari berbagai tingkatan, sehingga dana bantuan sosial yang dikeluarkan tepat sasaran. “Dana bantuan seperti ini sangat penting untuk jangka pendek. Rakyat miskin di NTT adalah pihak paling rentan terhadap krisis, bisa menjadi sangat miskin dan bisa tertular virus jika tidak disiapkan pengaman dengan baik oleh negara,” pungkas Ansy. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...